Memasuki tahun 2000an, Vietnam melahirkan serangkaian peraturan perundangan tentang kewajiban memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak. Undang-Undang tentang perlindungan perempuan, mengatur tentang keharusan memenuhi hak pendidikan anak perempuan. Undang-Undang perlindungan anak, mengharuskan anak-anak bersekolah mulai dari usia taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Undang-Undang penyandang disabilitas mewajibkan negara memenuhi hak pendidikan anak-anak dengan disabilitas.
Para pejabat pemerintah khususnya kementerian pendidikan memaknai ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, pada fase awal pemerintah Vietnam terlebih dahulu menangani pendidikan anak tunanetra. Menurut Duc Minh Nguyen, Direktur Education And Science Kementerian Pendidikan Vietnam – yang biasa disapa Minh, ini dikarenakan anak tunanetra adalah anak disabilitas yang lebih mudah bersekolah di sekolah umum namun membutuhkan fasilitas khusus lebih banyak.
Kementerian pendidikan Vietnam melakukan serangkaian langkah-langkah strategis. Survei dilakukan sebagai langkah persiapan, dengan serangkaian tujuan. Pertama, servei untuk menemukan di mana anak tunanetra berada, berapa yang bersekolah, berapa yang masih tinggal saja di rumah, dan berapa orang yang pernah bersekolah namun berhenti di tengah jalan. Dalam upaya menemukan anak tunanetra, khususnya yang berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau, kementerian pendidikan bahkan mendapatkan bantuan dari tentara berupa kendaraan yang memungkinkan berjalan di daerah-daerah dengan kondisi sulit.
Setelah melakukan identifikasi, screening penglihatan dilakukan untuk mengkategorikan kondisi ketunanetraan mereka, khususnya untuk anak-anak yang lemah penglihatan. Dari survei ini, diperkirakan ada 14,000 anak tunanetra dengan usia balita hingga 18 tahun. Pada saat melakukan pendataan anak tunanetra, serangkaian pertanyaan juga diberikan kepada orang tua. Apakah mereka tahu bahwa Undang-Undang memerintahkan orang tua untuk membawa anak-anak mereka, termasuk anak disabilitas ke sekolah, apakah orang tua tahu bahwa anak tunanetra bisa bersekolah, dan di mana dapat bersekolah.
Survei kedua dilakukan terhadap sekolah. Ada berapa sekolah di Vietnam, berapa sekolah yang telah menerima anak disabilitas, berapa yang belum. Apakah sekolah mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mewajibkan sekolah menerima anak disabilitas. Selanjutnya survei dilakukan pula terhadap guru. Ada berapa jumlah guru di seluruh negeri, apa guru mengetahui bagaimana mengajar anak disabilitas, dan sebagainya.
Setelah melakukan survei, Pemerintah kemudian membentuk “Badan Nasional” yang bertanggungjawab menyusun rencana strategis (renstra) “pendidikan untuk semua”, melaksanakannya, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tersebut. Badan nasional ini terdiri dari banyak pemangku peran, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Dilaporkan ada 30 organisasi non pemerintah terlibat, termasuk di dalamnya organisasi disabilitas.
Hasil survei dijadikan sebagai referensi penting untuk menyusun renstra 10 tahunan, yaitu dari tahun 2005 hingga 2015. Dari rencana jangka panjang ini, tiap tahun pemerintah membuat rencana tahunan untuk melaksanakan renstra tersebut. Dalam renstra tersebut, ditetapkan pembagian tugas jelas, siapa melakukan apa, termasuk merumuskan peran organisasi non pemerintah. Dalam implementasinya, pemerintah memfasilitasi implementasi renstra ini. Karena kesungguhan pemerintah yang didukung oleh banyak organisasi non pemerintah, International Council of Education for People with Visual Impairment (ICEVI) – sebuah jaringan berskala global yang mempromosikan peningkatan pendidikan tunanetra di dunia -, merekomendasikan Vietnam mendapatkan bantuan dari Bank dunia melalui program “Fast Track Inisiative (FTI)”.